Tengahviral.com – Kerusuhan besar yang mengguncang Nepal selama sepekan terakhir terus menjadi sorotan publik internasional. Ribuan warga, terutama dari kalangan anak muda, turun ke jalan menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan pemerintah. Gelombang demonstrasi yang berlangsung selama satu minggu ini menandai lahirnya gerakan baru yang kerap dikaitkan dengan semangat revolusi Gen Z.
Aksi protes tersebut tidak hanya dipicu oleh satu isu tunggal. Sejumlah faktor mendasar diyakini menjadi alasan utama demo Nepal, mulai dari kebijakan pemblokiran media sosial, maraknya fenomena “Nepo Kids” atau anak pejabat yang mendapat fasilitas berlebih, hingga praktik korupsi yang tak kunjung usai di lingkaran pejabat tinggi. Kondisi ini memperkuat kemarahan publik, terutama generasi muda yang menuntut perubahan besar dalam sistem pemerintahan Nepal.
Dengan semakin meluasnya aksi massa, sejumlah pengamat menyebut bahwa perlawanan ini menjadi salah satu protes terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah modern Nepal. Faktor-faktor penyebabnya pun saling terkait dan menunjukkan adanya jurang ketidakpercayaan antara rakyat dengan pemerintah.
Fenomena “Nepo Kids” Jadi Pemicu Awal
Salah satu pemicu utama demo Nepal adalah munculnya perdebatan luas terkait istilah “Nepo Kids”, yaitu anak-anak pejabat yang dituding menikmati fasilitas mewah berkat posisi orang tua mereka. Warga Nepal membanjiri media sosial dengan foto dan video yang menampilkan gaya hidup hedonis anak politisi, yang dianggap menghabiskan uang rakyat.
Gelombang kritik ini semakin besar setelah tagar seperti #NepoKids dan #PoliticiansNepoBabyNepal menjadi trending di berbagai platform. Bagi banyak warga, fenomena ini mencerminkan ketidakadilan sosial yang semakin nyata di tengah sulitnya kehidupan masyarakat.
Kebijakan Pemblokiran Media Sosial
Selain isu nepotisme, pemerintah Nepal juga memicu amarah publik dengan kebijakan kontroversial memblokir 26 platform media sosial populer. Laporan majalah Time menyebut, TikTok, Facebook, WhatsApp, hingga Instagram masuk daftar layanan yang dibatasi aksesnya.
Langkah ini dilakukan setelah perusahaan penyedia aplikasi menolak mendaftar ke Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi Nepal. Tujuannya agar konten daring dapat diawasi lebih ketat. Namun, bagi masyarakat, kebijakan tersebut dianggap mengekang kebebasan berekspresi.
Dengan jumlah pengguna media sosial yang mencapai 14,3 juta orang pada awal 2025, pemblokiran ini justru menjadi pemicu besar pecahnya gelombang protes di berbagai kota.
Korupsi yang Mengakar di Kalangan Pejabat
Kemarahan publik juga tidak lepas dari kasus korupsi yang terus menghantui Nepal. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah skandal besar terungkap, bahkan menyeret pejabat tinggi setingkat menteri.
Bagi rakyat Nepal, kontras antara kehidupan sehari-hari yang sulit dengan kemewahan yang dinikmati kalangan elit semakin menambah bahan bakar bagi demonstrasi. Kombinasi antara isu “Nepo Kids”, pemblokiran media sosial, dan praktik korupsi membuat alasan utama demo Nepal menjadi semakin kuat dan relevan.
Suara Generasi Muda Menggema
Gelombang protes ini menunjukkan bahwa generasi muda, khususnya Gen Z, memiliki peran besar dalam menuntut perubahan. Ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan pemerintah kini diwujudkan melalui aksi nyata di jalanan.
Meskipun demonstrasi masih berlangsung, para pengamat menilai gerakan ini bisa menjadi titik balik dalam sejarah politik Nepal. Tuntutan publik bukan hanya soal akses internet, tetapi juga menyangkut masa depan transparansi, keadilan sosial, serta perlawanan terhadap praktik korupsi.
Selama sepekan, Nepal diguncang demonstrasi yang dipimpin generasi muda dengan tiga isu utama: fenomena “Nepo Kids”, pemblokiran media sosial, dan kasus korupsi. Gelombang protes ini memperlihatkan bahwa rakyat, terutama anak muda, semakin berani menyuarakan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah.
Bagaimanapun, arah dari gerakan ini masih akan sangat menentukan masa depan demokrasi dan kebebasan di Nepal.(*)