Tengahviral.com, Jakarta –Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menetapkan kebijakan baru yang akan mulai berlaku pada tahun 2027: bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib bagi siswa kelas 3 Sekolah Dasar (SD). Kebijakan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat kompetensi global generasi muda Indonesia sejak usia dini.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyampaikan bahwa penerapan pelajaran bahasa Inggris sejak dini merupakan bagian dari visi jangka panjang pemerintah untuk meningkatkan daya saing pelajar Indonesia di tingkat internasional.
“Mulai tahun 2027, bahasa Inggris akan menjadi pelajaran wajib untuk siswa kelas 3 SD,” ujar Abdul Mu’ti dalam Taklimat Media di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Rabu (22/10). Menurutnya, kemampuan berbahasa asing merupakan salah satu kunci utama dalam menghadapi perkembangan dunia pendidikan dan ekonomi yang semakin terintegrasi secara global.
Pemerintah Siapkan Pelatihan Guru Bahasa Inggris Mulai 2026
Untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif, pemerintah akan mulai memberikan pelatihan intensif kepada guru SD yang akan mengajar bahasa Inggris mulai tahun 2026. Langkah ini diambil agar para tenaga pendidik memiliki kompetensi memadai dan mampu menyampaikan materi dengan metode yang sesuai usia siswa.
“Tahun depan kami akan mulai memberikan pelatihan kepada para guru yang akan mengajar bahasa Inggris di sekolah dasar,” jelas Mu’ti. Ia menambahkan, pelatihan ini sangat penting terutama untuk sekolah di wilayah yang masih kekurangan tenaga pengajar dengan kemampuan bahasa asing yang baik.
Kebijakan ini bukan sekadar menambah daftar mata pelajaran, tetapi juga merupakan upaya menyeluruh untuk memperkuat kualitas pendidikan dasar. Pemerintah menargetkan agar seluruh sekolah dasar di Indonesia memiliki guru dengan kemampuan bahasa Inggris yang kompeten pada saat kebijakan ini diberlakukan.
Dukungan Kurikulum dan Infrastruktur Pendidikan
Kemendikdasmen menegaskan bahwa penerapan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib akan diikuti dengan penyusunan kurikulum baru serta penguatan infrastruktur pendidikan. Pemerintah akan bekerja sama dengan universitas, lembaga pelatihan bahasa, dan pemerintah daerah guna memastikan kesiapan sekolah dalam menjalankan program ini.
Kurikulum baru tersebut akan disesuaikan dengan kemampuan siswa di tingkat dasar agar pembelajaran bahasa Inggris tidak hanya bersifat hafalan, melainkan mendorong keterampilan berbicara dan memahami konteks sehari-hari.
Langkah ini sekaligus menjadi bentuk adaptasi terhadap era digital dan globalisasi, di mana kemampuan berbahasa asing semakin dibutuhkan dalam dunia kerja dan pendidikan.
Program Wajib Belajar 13 Tahun Siap Diluncurkan
Selain kebijakan bahasa Inggris di SD, Kemendikdasmen juga tengah menyiapkan Program Wajib Belajar 13 Tahun yang ditargetkan mulai berjalan pada tahun depan. Program ini merupakan perluasan dari Wajib Belajar 12 Tahun, dengan penambahan satu tahun pendidikan di jenjang prasekolah (TK).
“Kami menargetkan pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun bisa dimulai tahun depan dengan dukungan Kementerian Desa,” ujar Abdul Mu’ti. Program ini diharapkan mampu meningkatkan angka partisipasi pendidikan nasional, sekaligus memperkuat fondasi literasi anak sebelum memasuki jenjang SD.
PIP Akan Menjangkau Anak TK
Dalam kesempatan yang sama, Abdul Mu’ti juga mengumumkan perluasan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk anak-anak usia dini.
“Selama ini PIP hanya untuk murid SD, SMP, dan SMA. Tahun depan bantuan itu juga akan diberikan kepada anak-anak TK,” jelasnya.
Perluasan program bantuan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan belajar yang lebih merata bagi keluarga prasejahtera. Dengan demikian, anak-anak dari berbagai latar belakang ekonomi dapat memperoleh pendidikan yang layak sejak usia dini.
Mempersiapkan Generasi Indonesia yang Siap Bersaing Secara Global
Kebijakan bahasa Inggris wajib di kelas 3 SD dinilai sebagai langkah penting untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan global. Pemerintah ingin memastikan bahwa generasi muda Indonesia memiliki kemampuan komunikasi internasional, pemahaman lintas budaya, dan kepercayaan diri dalam berinteraksi di dunia global.
Selain aspek akademik, langkah ini juga mendukung program transformasi pendidikan nasional yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan dukungan pelatihan guru, pembaruan kurikulum, serta infrastruktur yang memadai, diharapkan kebijakan ini mampu menghasilkan hasil belajar yang signifikan bagi siswa di seluruh Indonesia.
Abdul Mu’ti menegaskan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga masyarakat. “Kami ingin memastikan tidak ada daerah yang tertinggal dalam implementasi program ini,” tegasnya.
Harapan terhadap Masa Depan Pendidikan Nasional
Kebijakan bahasa Inggris sebagai pelajaran wajib dan peluncuran program Wajib Belajar 13 Tahun mencerminkan komitmen pemerintah dalam membangun sistem pendidikan yang adaptif, inklusif, dan berkualitas. Pemerintah berharap, kebijakan ini dapat menjadi tonggak baru dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki wawasan global dan karakter kebangsaan yang kuat.
Upaya ini juga sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, di mana pendidikan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan bangsa yang berdaya saing tinggi di tingkat internasional. (*)
